kkp@kkp. Harapan kami tentu saja situs ini bisa dijadikan sebagai sumber rujukan informasi berkaitan Kelautan dan. djpb@kkp. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 1 (1) Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) yang selanjutnya disebut Satgas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian. 16 Jakarta Pusat Telp. 06 Desember 2015. Direktorat Perbenihan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut. Pelantikan pemegang otoritas di Pelabuhan Perikanan tersebut memberikan pesan tegas bahwa KKP serius mengawal penangkapan ikan terukur sebagai program prioritas Menteri Trenggono. Artikel Terkait: Laporan Tahunan KKP 2022. Apresiasi Kinerja, DPR Sepakati Kenaikan Anggaran KKP di Tahun 2021. 037/SJ. Inspektur Jenderal 4. Sistem pembelajaran online Kementerian Kelautan dan Perikanan, wadah pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara dalam ranah kediklatan non klasikal. Instruksi Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 389 tahun 2016 tentang pelaksanaan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 11. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu membentuk tim yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tindak lanjut; b. secara berjenjang dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang. (021) 3519070 EXT. 16 Februari 2015. Direktorat Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan. Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP, untuk saat ini Pendaftaran Sertifikasi HACCP ditutup, akan dibuka kembali pada tanggal 2 Januari 2023. Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktur Pengolahan Sumber daya Ikan yang juga Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPT KKP) Trian Yunanda dalam Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun 2021 dan Proyeksi 2022 DJPT KKP di Jakarta, Rabu (15/12/2021) mengatakan, kebijakan penangkapan. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 5. Struktur Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan. menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA Kementerian Kelautan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Susi Pudjiastuti. RB/II/2014, hal Perubahan Jam Kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG HARI DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1)2017. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; Mengingat : 1. 021-3519070I Nyoman Radiarta, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKP telah menetapkan lima program prioritas untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Perpustakaan. Dorong Realisasi Lumbung Ikan Nasional, DPR Setujui Usulan Anggaran Rp3,2 triliun untuk Maluku dan Maluku Utara. go. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 452); dan 2. 7433 – Fax. 19. MEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Tugas KKP adalah. B. 5/Il/2023 JAKARTA, (2/2) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak usaha PT Pertamina yakni PT Pertamina Patra Niaga dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar. Para Staf Ahli Menteri 6. menteri kelautan dan perikanan republik indonesia nomor 27/permen-kp/2020 tentang jabatan dankelas jabatan aparatur sipil negara di lingkungan kementerian kelautan dan perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri kelautan dan perikanan republik indonesia, menimbang : a. go. ) dan Rajungan (Portunus spp. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP Gd. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budi daya. 1071/SJ. Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan dan penyerahan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), Bangka (8/2) Workshop Pengelolaan Bantuan Pemerintah Ditjen PRL kontes Arwana “Arowana Club Pontianak” (ACP) Cup I, Pontianak 18-19 Februari 2023 Tugas dan Fungsi Biro Keuangan. 0380 - 890421 Fax. Tugas dan Fungsi; Unit Kerja . (021) 3519070 EXT. com - Sebanyak 4. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun. MAKASSAR (15/6) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap melaksanakan launching perdana penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan yang dilakukan di Pelabuhan Perikanan (PP) Untia, Makassar, Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh beberapa Dinas Perikanan di Provinsi Sulawesi. Merdeka Timur No. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN. Oktober 2022. Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. Arsip Lainnya. JAKARTA (1/5) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono berhasil membawa sektor kelautan dan perikanan mencatatkan kinerja positif pada triwulan I 2022. tugas Bakamla adalah menjadi koordinator pelaksanaan dan. penyiapan koordinasi penyusunan, perencanaan, standarisasi, pengolahan, analisis, dan. 16, Jakarta Pusat. 16 – Jakarta Pusat Telp. 598,647. lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas dan. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 Telp (021) 3519070 Pst. NOMOR: SP. 16 Jakarta Pusat Telp. (021) 3519070 EXT. 16, Gedung Mina Bahari IV, Lantai 5,6,7,8 Jakarta Pusat 10110. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang. mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan organisasi dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pengelolaa Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan. 10339518. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. kkp. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. 7. Dokumen ini berisi ketentuan umum, klasifikasi, persyaratan, pengawasan, dan sanksi terkait produk perikanan nonpangan. Dalam hal ini tertuang dalam Daftar Isian. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 8. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melakukan. Di Pasal 5 disebutkan dua tugas pokok Wakil Menteri KKP, yakni membantu Menteri merumuskan dan melaksanakan kebijakan kementerian. JAKARTA (13/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan. melakukan sosialisasi dan simulasi perencanaan tanggap darurat kepada masyarakat; h. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. 01/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan. go. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia; Gambaran umum; Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017: Dibubarkan: 21 Juli 2023 () Nomenklatur pengganti: Badan Karantina Indonesia; Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; Susunan organisasi; Kepala Badan. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut. PER. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2019 tentang. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA Kementerian Kelautan dan Perikanan Jl. 7433 – Fax. DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. CATATAN: Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023. TUGAS DAN FUNGSI SUPM. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. 210 lulusan satuan pendidikan tinggi lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, secara daring, Rabu (25/8/2021). Medan Merdeka Timur No. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan. (021) 3864293 Email: humas. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN JL. KKP JABARKAN KETENTUAN KEPEMILIKAN PULAU DI INDONESIA. Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan. Peraturan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp. wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian; dan c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk. pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID Kementerian dalam rangka penyebarluasan informasi publik; - 5 -Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni: 1. go. (021) 3864293 Email: humas. 11. Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unduh Surat Tugas Petugas Pelayanan SKP di PTSP Tahun 2023 disini. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingku p Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan; b. PTSP Online. memantau dan mengevaluasi kinerja. Jakarta (27/9). ), Kepiting (Scylla spp. UNDUH FILE. 620/SJ. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing)Tugas dan Fungsi Unit Kerja. TUGAS: KKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Bagian Keempat. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Tugas dan Fungsi KKP Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 23/KEP. Peraturan Judul Ditetapkan Diundangkan Status; 1: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan: 138/2023: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 138 Tahun 2023 tentang Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian Penyusun Daftar Inventarisasi Masalah dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang. Sistem informasi manajemen kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut SIMPEG KKP adalah sistem berbasis komputer yang menghasilkan, menyimpan, mengelola, mengirim, dan/atau menerima data dan informasi kepegawaian secara online yang akurat, berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220)Kementerian Kelautan dan Perikanan. KASUS COVID-19 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN FEBUARI 2022. “Syahbandar di pelabuhan perikanan menjalankan fungsi untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN. Beberapa grafik statistik berikut menjelaskan beragam data dari dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Permen KKP No. 2 (Dua Orang) Kompetensi PelaksanaMenteri Kelautan dan Perikanan RI memberikan penghargaan kepada BBRSEKP atas prestasinya sebagai unit kerja berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan periode penilaian 2021 s. Sekretariat Jenderal; Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;. 16 – Jakarta Pusat Telp. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oktober 2022. 632 Labi-labi Moncong Babi ke Vietnam. 452, jdih. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur pelaksanaan tugas pengawas perikanan; b. JAKARTA (7/3) - Pemerintah secara resmi menetapkan PP Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Kelola Sektor Kelautan dan Perikanan. 021 3519070, 021 3513282/8604. Kriteria InformasiNOMOR: SP. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website. MINA BAHARI IV LT. go. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 4. Sumber: Permen KP Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian InternPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan bidang Kelautan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 10. 25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521); 7. Sekretaris Jenderal 2. bahwa guna memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di lapangan, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP. Komitmen ini ditunjukkan melalui pemanfaatan rumput laut sebagai penggerak pembangunan nasional maupun global. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat [email protected] Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317); 9. 27 Juli 2015. ESELON II. Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan serta untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan. (021) 3519070 EXT. BKIPM menyelenggarakan fungsi: penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal; dan. Website Resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan | Official Website of The Ministry Of Marine Affairs And Fisheries Republic Of Indonesia. berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas Kementerian menjadi beberapa. Tugas dan Fungsi Profil Pejabat Foto Pejabat Info PDS. BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI Sekretariat Jenderal – Kementerian Kelautan dan Perikanan Gedung Mina Bahari I Lt 5 [email protected] dan Fungsi Tugas. kantor daerah Kementerian Kelautan dan Perikanan. 1039030PERKUAT TUGAS DAN FUNGSI BPKIL SERANG . tugas dan fungsi di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indonesia | English. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Temu Teknis Pengendalian Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Tahun 2023. Medan Merdeka Timur No. SEJARAH DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT Sumber : Refleksi 2017 dan Outlook 2018 DJPRL Pembangunan Kelautan dan Perikanan ditandai oleh penetapan matra laut sebagai sektor tersendiri dalam GBHN 1993. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan. 15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) melaksanakan tugas pengembangan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi. 306/Kpts/Org/5/1978 telah ditetapkan lembaga ini sebagai. 1 Cirebon Jawa Barat - 45113.